Ilmu Pasar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan waktu tiga bulan untuk pelaku usaha ritel menyesuaikan sistem dengan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terbaru.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan tarif efektif PPN barang dan jasa non-mewah tidak mengalami kenaikan pada 1 Januari 2025 alias tetap 11 persen.

Namun sejumlah peritel terlanjur mengganti hitungan PPN di sistem mereka dengan tarif PPN 12 persen. Hal ini membuat sebagian masyarakat dikenakan PPN 12 persen untuk sejumlah barang dan jasa dari yang seharusnya hanya 11 persen.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan para pelaku ritel untuk memberikan waktu tiga bulan sebagai masa transisi agar peritel dapat menyesuaikan sistem mereka.

"Kami lagi duduk diskusi, kira-kira 3 bulan cukup enggak sistem mereka diubah? itu yang kami coba nanti dudukkan," ujarnya saat media briefing di kantornya, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Selama tiga bulan ini, DJP juga akan mencermati apakah ada sistem internal mereka yang harus diubah atau diperbaiki untuk memperlancar pengimplementasian kebijakan tarif PPN terbaru.

"Saya masih ngecek ke sistem kita juga, seperti apa sistem pada waktu transisi ini kita jalankan. Jadi kami mentransisikan supaya kebijakan dapat berjalan dengan baik, secara aplikatif, sistemnya pun dapat terlaksana dengan baik," ucapnya.

Baca Juga :Bobby Bakal Tutup Medan Zoo

Konsumen bisa klaim kelebihan PPN 12 persen, tapi...

Sementara untuk konsumen atau masyarakat yang telah dikenakan tarif PPN 12 persen oleh retailer, DJP juga akan memastikan kelebihan pungutan pajak itu akan dikembalikan.

"Secara prinsip, haknya negara kita mesti pastikan masuk tapi haknya wajib pajak yang bukan haknya negara harus kita kembalikan," tegasnya.

Namun sampai saat ini DJP masih merumuskan mekanisme yang mengatur cara pengembalian kelebihan pungutan pajak tersebut.

Suryo bilang, selama ini cara pengembalian kelebihan pungutan pajak bisa bermacam-macam baik melalui kompensasi langsung dari retailer ke konsumen maupun dengan membetulkan faktur pajak.

Tapi DJP ingin agar mekanisme pengembaliannya bisa seragam sehingga diperlukan aturan untuk itu.

"Caranya seperti apa? Nanti kita coba terus dudukkan. Dan saya mencoba untuk berjanji tidak memberatkan wajib pajak di sisi yang sebelahnya lagi," tukasnya.

Sebagai informasi, mengutip Kontan.co.id, transaksi di platform seperti di Google, Apple hingga layanan kredit iklan di Shopee dan Tokopedia, semuanya sudah menerapkan tarif PPN 12 persen.

Bukti dari penerapan PPN 12 persen ini bisa dilihat dari layanan Apple One, di mana pelanggan membayar Rp 149.000 per bulan. Dari jumlah tersebut, tercatat bahwa Rp 15.964 dioalokasikan sebagai PPN 12 persen.

Tidak hanya itu, top up saldo iklan Shoppe juga dikenakan PPN 12 persen. Demikian untuk pembelian kredit iklan di Tokopedia sebesar Rp 100.000, konsumen harus membayar tambahan Rp 12.000 sebagai PPN, sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp 112.000.

copas dari https://money.kompas.com/read/2025/01/03/064500126/ditjen-pajak-beri-waktu-3-bulan-ke-peritel-yang-telanjur-naikkan-ppn-konsumen